The Financial Services Authority’s Market Conduct Supervision and Consumer Protection within Non-Bank
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This research aims to analyze the regulatory and supervisory role of the Financial Services Authority (OJK) concerning consumer protection in the Non-Bank Financial Institution (NBFI) sector. The rapid growth of NBFIs carries complex legal risks, particularly regarding unethical collection practices and the use of unbalanced standard agreements. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study examines the legal certainty and normative implications of the implementation of Law Number 21 of 2011 and OJK Regulation (POJK) Number 22 of 2023. The main findings indicate an operational ambiguity regarding the definition of consumer "bad faith" in Articles 6 and 99 of POJK No. 22 of 2023, which remains multi-interpretable despite the provided explanations. This vague norm creates legal uncertainty and provides excessive discretion to business actors, thereby weakening the consumer's bargaining position in financial service disputes. The results conclude that strengthening consumer protection requires the formulation of concrete behavioral indicators within the regulatory framework to close the gap of subjectivity for both regulators and business actors.
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
References
Abdillah, Riad, Sjaifurrachman, Abintoro Prakoso, dan Evi Dwi Hastri. "Legal Protection in Consumer Dispute Resolution: Independence of the Financial Services Authority (OJK)." International Asia of Law and Money Laundering 3, no. 2 (2024): 110–18. https://doi.org/10.59712/iaml.v3i2.87.
Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Hukum Perjanjian." Miftah: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 5, no. 1 (2020): 66–82. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119.
Athasya, Amanda, dan Yudho Taruno Muryanto. "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan." Jurnal Privat Law 7, no. 2 (2019): 164-169. https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.34403.
Fitri, Icha Cahyaning, Dominikus Rato, dan Bayu Dwi Anggono. "Pungutan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Industri Keuangan Dipandang dari Aliran Positivisme Hans Kelsen." Jurnal Yustisiabel 8, no. 1 (April 2024): 80–88. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i1.2983
Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP). " Webinar: Menjaga Kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam Mendukung Ekonomi Inklusif melalui Pengawasan, Edukasi Keuangan dan Pelindungan Konsumen dalam Kompleksitas Produk Keuangan" FKDKP Blog, 2025. https://fkdkp.org/blog/webinar-menjaga-kepatuhan-pelaku-usaha-jasa-keuangan-dalam-mendukung-ekonomi-inklusif-melalui-pengawasan-edukasi-keuangan-dan-pelindungan-konsumen-dalam-kompleksitas-produk-keuangan.
Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6788. 18 April 2022. https://peraturan.bpk.go.id/Details/227355/peraturan-ojk-no-6pojk072022-tahun-2022.
Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40. 22 Desember 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Details/302699/peraturan-ojk-no-22-tahun-2023.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. 20 April 1999. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253. 22 November 2011. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39257/uu-no-21-tahun-2011.
Mafinanik, Hanisa, dan Abd. Karman. "Analisis Peran OJK dalam Penerapan Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Non-Bank di Indonesia." MAMEN (Jurnal Manajemen) 4, no. 4 (2025): 890–97. https://doi.org/10.55123/mamen.v4i4.4779.
Mamangkey, Daniel Hagin, Dientje Rumimpunu, dan Vecky Y. Gosal. "Aspek Hukum Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Investor Bursa Efek Indonesia." Lex Privatum 9, no. 13 (Desember 2021): 60–67. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/38495.
Marpi, Yapiter. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
Nurdin, Aulia Anjani, Rezky Fabyo Darussalam, dan Muh Rozi Asri. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan di Indonesia." Media Hukum Indonesia (MHI) 2, no. 4 (Desember 2024): 816–821. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/985.
Pamungkas, Fajar Tri, dan Ahmad Arif Zulfikar. "Pengawasan Perbankan oleh OJK dan Efektivitasnya dalam Menjaga Stabilitas Keuangan Nasional." Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan 2, no. 1 (2021): 19–40. https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.9507.
Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
Samosir, Agustinus, dan Sardiyo. Kewenangan OJK untuk Optimalisasi Pengawasan Perbankan. Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2024.
Samuel, Yoseph, Henes Kardinata, dan Reymond Hutauruk. "Fungsi dan Kewenangan OJK dalam Pengawasan Kesehatan Bank." Wajah Hukum 8, no. 1 (April 2024): 363–71. https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1433.
Septriana, Dina, Muskibah, dan Muhammad Amin Qodri. "Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha terhadap Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik pada Transaksi di E-Commerce." Collegium Studiosum Journal 7, no. 1 (Juni 2024): 272–83. https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1456.
Solihin, Dadang. Ekonomi Pembangunan: Overview Indonesia Masa Krisis 1998. Jakarta: P.T. Artifa Duta Prakarsa, 2007.
Sukmana, Oman. "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)." Sospol 2, no. 1 (2016): 103–122. https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759.
Suwandono, Agus, dan Deviana Yuanitasari. "Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dalam Hukum Perlindungan Konsumen." Jurnal Bina Mulia Hukum 1, no. 1 (2016): 14–25. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/39.
Watu, Yohanes Don Bosco, Riadi Asra Rahmad, Hamzah Mardiansyah, Johny Koynja, dan Safwan. "Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan pada Lembaga Keuangan di Indonesia." Jurnal Kolaboratif Sains 7, no. 8 (2024): 3116–3123. https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5905.
Widijantoro, J., Y. Sari Murti Widiyastuti, Yohanes Triyana, dan N. Budi Arianto W. Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
Yozami, M. Agus. "Pengaduan Konsumen ke OJK Sepanjang 2023 Didominasi Sektor Perbankan." Hukumonline, 2024. https://http://www.hukumonline.com/berita/a/pengaduan-konsumen-ke-ojk-sepanjang-2023-didominasi-sektor-perbankan-lt65a0e6761d664/?page=all1
Yozami, M. Agus. "Perkuat Perlindungan Konsumen, Ini 11 Substansi POJK 22/2023." Hukumonline, 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/perkuat-perlindungan-konsumen--ini-11-substansi-pojk-22-2023-lt65a2863f13fda?page=all.
Yulfasni, Wetria Fauzi, dan Yasniwati. "The Effectiveness of Bank Supervision Legal Concepts in Protecting Customer Interests in Indonesia." Russian Law Journal 11, no. 5s (2023): 474–481. https://doi.org/10.52783/rlj.v11i5s.966.